LPP RRI PALANGKARAYA

E-mail Cetak PDF

RAKOR RT RW BKPRD

Palangka Raya, 10 Januari 2012. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Palangkaraya Selasa siang melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Penyusunan Revisi RTRW Kota Palangkaraya. Rapat dipimpin langsung oleh Walikota Riban Satia, Wakil Walikota Maryono, dihadiri oleh Sekda dan Pimpinan SKPD.

Walikota Palangkaraya mengatakan, Aturan yang ketat berupa Surat keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 292 tahun 2011 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalteng untuk penggunaan areal yang masih dianggap sebagai kawasan hutan, berujung menghambat pengembangan Kota Palangkaraya.

Padahal, kawasan yang dinyatakan sebagai APL-KLHS itu hampir semuanya telah berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk. Meski demikian, Pemko Palangkaraya masih dapat mengajukan keberatan utnuk perubahan status dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat, bahwa kawasan tersebut layak untuk dijadikan kawasan pengembangan kota.

Saat ini Pemko Palangkaraya sedang melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permukiman, area pemukiman, fasilitas umum, perkampungan masyarakat, jalan desa, serta akses yang terkait kepentingan masyarakat.

Walikota menegaskan, Pemko meminta Pemerintah Pusat memutihkan areal yang menjadi Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kota Palangkaraya sebab berada di pusat kota. Indentifikasi itu kata Walikota segera disampaikan kepada Kementrian Kehutanan dan DPR RI dan selanjutnya diharapkan bisa dilakukan kompilasi.

Sementara itu, Kepala BPN Palangkaraya Sabarudin yang turut hadir dalam kesempatan itu mengaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyebut dari 23 pelayanan di BPN hanya satu jenis palayanan yang tidak bisa dilayani yakni di bidang penerbitan sertifikat. Untuk itu, Pihaknya menyarankan pihak terkait untuk mendesak DPR RI mengubah status APL KLHS agar penerbitan sertifikat kembali normal. (RRIPLK)

Add comment


Security code
Refresh