LPP RRI PALANGKARAYA

E-mail Cetak PDF

RAPAT KORDINASI BPHTB

(RRI) Palangka Raya, 19 Maret 2012. Pemko Palangkaraya terus berupaya agar pencapaian pengelolaan BPHTB sesuai dengan apa yang direncanakan. Koordinasi antar instansi sangat diperlukan dalam transaksi penentuan besaran NJOP PBB, termasuk pula keakurasian data.

Walikota Palangkaraya Riban Satia kepada RRI mengatakan, agar pencapaian pengelolaan BPHTB sesuai dengan apa yang direncanakan maka perlu ada upaya menyamakan persepsi dari seluruh elemen yang memberikan pelayanan BPHTB, yakni para notaris, BPN, REI dan Perbankan.

Menurut Walikota, pihaknya ingin dengan adanya Perda BPHTB bernomor 2 tahun 2011 pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik. Sebab, pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya pada pemda dalam memungut BPHTB agar mempermudah pelayanan dan mengurangi resiko.

Namun jika penyerahan ini malah mempersulit bahkan berdampak negatif terhadap pelayanan tentu tidak dinginkan, sebab pelimpahan kewenangan kepada daerah ini bagian dari tujuan reformasi birokrasi ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang terjamin, cepat, tepat dan murah.

Menyikapi rendahnya capaian BPHTB walikota mengatakan, hal tersebut antara lain disebabkan masih terkendalanya RTRWP Kalimantan Tengah.

Walikota menambahkan, pengelolaan BPHTB telah berjalan dan dikelola Pemko Palangkaraya sejak 2011. Kendatipun masih ada kelemahan dalam pengelolaan BPHTB, namun pihaknya optimis mampu merealisasikan target yang ditetapkan.

Koordinasi antar instansi sangat diperlukan dalam transaksi penentuan besaran NJOP PBB, termasuk pula keakurasian data. Bahkan jika NJOP tidak diketahui besarannya ataupun lebih kecil dari NJOP, maka NJOP PBB dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB.

Lebih lanjut dikatakan, dalam proses penagihan BPHTB petugas juga melakukan pendekatan secara persuasive terhadap Wajib Pajak. konsistensi dan komitmen petugas dalam penagihan atas BPHTB tercermin dari apa yang diamanatkan pemerintah pusat atas pengelolaan BPHTB ke pemerintah daerah dan didasarkan atas UU No 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. (ER/GR)

Add comment


Security code
Refresh